Kupang, KupangOnline.com – Dugaan kekerasan seksual menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede. Kasus ini menimpa seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Peristiwa tersebut bergulir menjadi sorotan nasional. Berbagai pihak menyoroti kasus ini, mulai dari Gubernur NTT hingga Kementerian HAM. Laporan bermula di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Laporan polisi nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT mencatat dugaan pemerkosaan terjadi pada Rabu (11/11/2026) malam. Lokasi kejadian berada di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Peristiwa bermula saat seorang perempuan berinisial EK mengajak RWM ke rumah dinas Bupati dengan iming-iming pekerjaan. Setibanya di lokasi, Yosef Lede menyuruh EK keluar. Yosef pun berdua dengan RWM di dalam rumah. Politikus Partai Gerindra itu diduga mencabuli RWM dan menariknya ke kamar tidur.
Korban mengalami dugaan pemerkosaan dua kali. Pemerkosaan pertama terjadi sekitar pukul 20.00 Wita. RWM yang ketakutan menghubungi saksi berinisial STM (20) untuk menjemputnya. Dugaan pemerkosaan kedua terjadi sekitar pukul 00.00 Wita. Usai kejadian, Yosef Lede memasukkan uang Rp3 juta ke tas RWM. Ia lalu menyuruh korban keluar dari ruangan.
Kronologi Kejadian
RWM melaporkan peristiwa tersebut ke Polda NTT. Pihak kepolisian menerima laporan pada Kamis (12/11/2026). Laporan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT. Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan penanganan laporan tersebut. “Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” ujar Henry dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Henry menyebut penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT telah menindaklanjuti laporan. Penyidik mendalami peristiwa untuk mengungkap kejadian secara jelas. Berdasarkan keterangan awal RWM, kasus bermula saat korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi. Kedatangan mereka menindaklanjuti informasi penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan itu, RWM mengaku mengalami kekerasan seksual fisik dari Yosef Lede.
Langkah Awal Kepolisian
Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu menambahkan penyidik melakukan sejumlah tindakan awal. Tindakan tersebut meliputi penerimaan laporan polisi dan pelengkapan administrasi penyelidikan. Penyidik mengajukan permintaan visum et repertum (VER) serta memeriksa awal korban dan sejumlah saksi. Polda NTT berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Titus Uli Kupang terkait pemeriksaan medis dan hasil visum. Kepolisian menyiapkan rujukan pendampingan psikologis. “Kami juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan,” terang Nova.
Respons Gubernur NTT
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada proses hukum. ” Jadi biarlah proses hukum berjalan. Kita ikuti saja prosesnya seperti apa,” jawab Laka Lena saat diwawancarai di sela kunjungan kerjanya ke Waingapu, Sumba Timur, Jumat (13/11/2026).
Sikap Partai Gerindra
DPD Partai Gerindra NTT mengawal proses hukum kasus yang menyeret kadernya. Ketua DPD Gerindra NTT Esthon Foenay menghubungi sekretaris DPD untuk memantau pemeriksaan Yosef di Polda NTT. “Kebetulan dia adalah bupati dan kader Gerindra, sementara menjalani proses di kepolisian. Dan saya juga sudah telepon sekretaris, karena saya jauh, saya bilang, tolong dipantau agar pemantauan terhadap pemeriksaan Yosef Lede intensif,” kata Esthon, Sabtu (14/11/2026).
Esthon yang juga anggota Komisi II DPR RI menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. “NKRI itu negara hukum. Jadi siapa pun pejabat atau bukan yang membuat kesalahan, harus mendapat tindakan berdasarkan hukum,” tegasnya. Esthon belum bisa berkomentar banyak karena masih menunggu informasi dan bukti. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Yosef Lede. Namun, ia belum memperoleh bukti sehingga belum bisa menilai lebih jauh.
Desakan DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyesalkan kasus dugaan pemerkosaan tersebut. Lalu mendesak aparat penegak hukum menyelidikinya hingga tuntas. “Silakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kebenaran dari hal tersebut,” kata Lalu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). “Kalaupun benar ya tentu kami sungguh sangat menyayangkan,” sambungnya.
Lalu menyebut pemerintah tengah berupaya menuntaskan persoalan kekerasan. “Tentu itu menjadi keprihatinan kita semua bahwa di saat kami bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sedang betul-betul menuntaskan persoalan kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan fisik, maupun kekerasan seksual, muncul lagi kasus seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Kapoksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengecam keras dugaan pemerkosaan tersebut. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi atensi khusus. “Dugaan pemerkosaan oleh kepala daerah menjadi alarm serius bagi integritas dan perilaku pejabat di daerah. Kepala daerah semestinya senantiasa menjaga perilaku dan tindak tanduk di hadapan masyarakat. Kepala daerah semestinya tidak hanya menjadi pemimpin formal di pemerintahan, melainkan juga sebagai pemimpin moral bagi masyarakat di daerah,” kata Khozin, Selasa (17/11/2026).
“Kami meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberi atensi atas dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Korban harus mendapatkan keadilan dan perlindungan,” tegas dia. Khozin menunggu kepolisian memproses tuntas kasus tersebut. Ia berharap tindakan Yosef Lede tidak mengganggu aktivitas pemerintahan daerah.
Perhatian Kementerian HAM
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut Kementerian HAM memberikan perhatian atas dugaan pemerkosaan tersebut. Pigai menyampaikan keluarga korban akan mendatangi Kementerian HAM pada Rabu (18/11/2026). “Itu pantas kita semua menjadi perhatian, termasuk Kementerian HAM memberi perhatian dan besok keluarga korban dan dari Kupang, mereka akan datang, ketemu di Kementerian HAM, mungkin jam 1 atau jam 2 siang ya,” kata Pigai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pigai menegaskan siapa pun yang melakukan tindakan pelecehan perlu mendapatkan hukuman yang sesuai. Hukuman tersebut juga berlaku bagi seorang pejabat negara. “Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan tindakan pelecehan, kekerasan seksual terhadap warga negara kita, tentu kita harus memberi hukuman yang pantas dan wajib,” ujarnya. (Alx)










