KUPANG, Sidiknews.id – Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial YAK alias AK diduga melakukan pelecehan seksual. Korban merupakan seorang siswi magang berinisial S. Ia peserta praktik kerja lapangan (PKL) di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTT. Peristiwa tersebut terjadi pada 3 November 2026 di dalam ruang kerja kantor Gubernur NTT.
Informasi yang terhimpun menyebutkan pelecehan seksual itu terjadi di salah satu ruang kerja di lingkungan Biro Adpim Setda Provinsi NTT. Terduga pelaku adalah pejabat eselon II berinisial YAK alias AK yang bertugas di lingkungan Pemprov NTT. Pihak berwenang masih melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.
BKD NTT Benarkan Laporan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT Kanisius Mau membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pelecehan seksual yang diduga melibatkan AK. Menurutnya, BKD sedang berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah terkait untuk mempersiapkan pembentukan tim yang akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Mohon berkenan bisa bersabar terkait soal ini. Kami sedang koordinasikan dengan kepala perangkat daerah terkait untuk pembentukan tim. Saya sedang bertugas dalam daerah. Hari Minggu kembali ke Kupang, Senin masuk kantor dan sudah tentu kami tindak lanjut (laporan itu),” terang Kanisius, Senin (16/11/2026). Kanisius memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah selesai melakukan koordinasi internal.
Gubernur NTT Bentuk Tim Khusus
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan Pemprov NTT telah membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan internal. Tim tersebut dibentuk sejak akhir pekan lalu setelah informasi mengenai dugaan kejadian itu diterima dari Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma. “Tim saat ini sedang mengumpulkan informasi, data, serta keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya,” kata Laka Lena, Rabu (18/11/2026).
Dia mengaku telah menerima laporan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTT beserta jajaran terkait. Laka Lena meminta agar secepatnya menyelesaikan proses pemeriksaan sehingga hasilnya bisa menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya. “Kami akan menyampaikan kepada publik, keluarga dan korban,” ujar Waketum DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur itu.
Janji Sanksi Maksimal Tanpa Perlakuan Istimewa
Laka Lena menegaskan Pemprov NTT tidak akan memberikan perlakuan berbeda terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelecehan seksual, termasuk pejabat di lingkungan pemerintahan. “Apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelecehan seksual, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memberikan sanksi maksimal,” tegasnya. Ia kembali menegaskan, jabatan maupun kedudukan seseorang di lingkungan pemerintahan tidak akan menjadi alasan untuk menghindari proses penindakan. “Siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan pelecehan seksual akan menjalani proses sesuai aturan dan mendapatkan sanksi yang maksimal apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti-bukti bahwa ada pelecehan,” ujarnya.
Melki juga menyatakan, akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik, keluarga, dan korban. Ia menyebut, keterbukaan penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual. Melki menambahkan, upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan telah menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi sejak awal masa kepemimpinannya. Komitmen tersebut juga melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT melalui berbagai upaya untuk menekan kasus pelecehan seksual hingga nol kasus.
KPAI : Tolak Jalur Damai
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan terhadap siswi magang di Pemprov NTT. “KPAI mendesak penanganan yang serius kasus kekerasan seksual berbasis pada pelindungan hak anak korban. Kasus ini sangat kuat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Pelaku adalah pejabat pemerintah, sedangkan korban adalah siswa magang,” kata Komisioner KPAI Sub Pengaduan, Dian Sasmita dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Dian menyinggung dampak terhadap anak yang diduga mengalami pelecehan ini dan mendorong polisi mengusut kasus ini. “Kekerasan dan dampaknya yang menimpa korban tentunya sangat besar sehingga kepolisian wajib untuk mengungkap kasus lewat alat-alat bukti seperti visum psikiatrikum, CCTV, dll,” jelasnya. KPAI meminta aparat penegak hukum melindungi identitas korban dan menekankan bahwa tidak ada celah damai dalam kasus pelecehan terhadap anak. “Pelindungan identitas dan keamanan korban anak wajib jadi prioritas kepolisian dan LPSK. Termasuk pelindungan dari segala bentuk intimidasi dan tekanan. KPAI mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak ada celah hukumnya untuk perdamaian. Setiap kekerasan anak adalah delik murni sehingga ada atau tiada aduan, polisi harus melakukan penanganan secara profesional ,” pungkasnya.
Kasus Kekerasan Seksual oleh Pejabat
Dua kasus yang mencuat dalam waktu berdekatan ini menempatkan NTT di bawah sorotan tajam mengenai cara aparat dan pemerintah menangani kekerasan seksual oleh pejabat publik. Dalam kasus Bupati Kupang, DPR, Kementerian HAM, dan partai politik pengusung melayangkan tekanan keras. Sementara itu, dalam kasus pejabat eselon II Pemprov NTT, Gubernur NTT berjanji menjatuhkan sanksi maksimal dan KPAI menegaskan bahwa hukum menutup rapat ruang damai untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak.










