Berita

Pemecatan 249 Nakes, Aktivis Dorong Lembaga DPRD Ajukan Hak Interpelasi

×

Pemecatan 249 Nakes, Aktivis Dorong Lembaga DPRD Ajukan Hak Interpelasi

Sebarkan artikel ini

 

Kupangonline.com-Polemik pemecatan 249 nakes di Kabupaten Manggarai menunai sorotan publik. Bahkan tim dari kementrian kesehatan turun tangan menyikapi polemik tersebut. Tidak hanya itu, Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Provinsi NTT juga ikut bersuara. Bagaimana tidak, 249 nakes tidak digaji sejak Januari 2024 dan diberhentikan secara sepihak oleh Bupati Hery GL Nabit.
Hal ini mengundang banyak reaksi publik, salah satunya aktivis Lorens Logam. Pria yang getol mengkritisi kebijakan publik itu mendorong Lembaga DPRD untuk lakukan hak interpelasi terhadap pemerintah.
“Ini seharusnya jadi bahan bagi Lembaga DPRD mendorong fraksi – fraksi untuk mengajukan hak interpelasi,” kata Lorens di Labuan Bajo, Selasa (16/04/2024)
Lorens menuturkan hak interpelasi sebagai momentum untuk menelusuri seperti apa arah dan basis kebijakan Bupati, ihwal pemberhentian 249 nakes.
“Sebetulnya dengan mengajukan hak interpelasi ini merupakan langkah yang strategis dan momentum yang tepat untuk telusuri kembali kebijakan Bupati Hery Nabit. Mulai dari hak nakes yang belum dibayar hingga adanya pemutusan sepihak oleh pemerintah. Mestinya ditelaah semua, apakah memang di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan sudah dianggarkan atau tidak?
“Kalau sudah terpostur pada DPA, iya pemerintah wajib hukumnya untuk membayar, begitupun sebaliknya jika anggarannya nggak ada iya clear sudah kalau begitu. Kalau nggak salah kan ada dua versi itu infromasinya, menurut DPRD sudah dianggarkan namun menurut pemerintah belum dianggarkan. Jika demikian situasinya, iya buka saja DPA-nya supaya polemik ini selesai,” tegasnya.
Namun terlepas dari soal anggaran, Lorens Logam menyayangkan sikap Bupati Hery Nabit yang tidak bijak dalam mengambil keputusan.
“Sebagai pemangku kebijakan, harusnya Bupati Hery Nabit menunjukkan kapasitasnya sebagai orang yang bijak. Jangan abaikan ethnic of care dalam mengambil kebijakan karena bagaimanapun juga 249 nakes ini adalah bengkel manusia. Mereka ini Pioneer dalam misi kesehatan, tidak etis diperlakukan seperti ini. Bayangkan 249 orang ini sudah bekerja cukup lama dan telah menyelamatkan banyak nyawa di Manggarai. Kalaupun dalilnya karena soal indisipliner dan tidak loyal, iya tidak segampang itu juga telantarkan mereka 249 orang ini. Kalau memang karena dua hal ini sebagai pemicunya, kembali lagi ke SOP (Standar Operasional Prosedur). Terapkan punishment jika ada pelanggaran disiplin dan dievaluasi bersama Lembaga DPRD, jangan serta merta karena tidak senang didemo lalu ambil keputusan yang tidak arif seperti ini,” bebernya.
Lorens Logam tekankan Lembaga DPRD Manggarai, ajukan hak interpelasi sebagai upaya konstitusional mengingat persoalan tersebut sangat berdampak pada pelayanan publik.
“Inilah ruang bagi teman – teman DPRD untuk lakukan kroscek melalui mekanisme konstitusi (Hak Interpelasi) evaluasi itu SOP yang dibuat oleh pemerintah, jangan sampai SOP ini sebagai alat untuk membunuh rakyatnya sendiri,” tutupnya.( Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov NTT Lakukan Gerakan Pangan Murah Di Kabupaten TTS Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Perum Bulog serta Bank NTT Cabang Soe menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak Kamis (16/5/24) hingga Jumat (17/5/24) lalu di sejumlah titik di Kabupaten TTS. Adapun GPM ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda yakni di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe dan di Desa Taneotob yang juga diikuti oleh masyarakat Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena sejak Kamis (16/5) hingga Jumat (17/5/24). GPM ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan rincian di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, 5.000 Kg Beras Medium, 200 Kg Beras premium, 100 Kg Gula Beras Kita, 20 Kg tepung, 20 Kg Bawang merah dan Bawang putih, Minyak Goreng Selfie 90 Liter, Minyak Goreng Damai 60 Liter, Minyak goreng kita 240 Liter. Sedangkan Desa Taneotob dan Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena dengan rincian 2.000 Kg Beras, 60 Botol minyak goreng dan 50 Kg Gula pasir dan 100 paket sembako yang terdiri atas beras dan gula pasir oleh Bank NTT Cabang Soe. Kegiatan GPM telah menjadi agenda Pemprov NTT yang terus digelar di seluruh Kabupaten/Kota di NTT dalam rangka pengendalian Inflasi untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan yang cenderung naik akibat sejumlah faktor seperti gagal panen dampak perubahan iklim ekstrim hingga terjadinya kemarau panjang dan waktu panen Petani tidak menentu. Desa Taneotob, Kecamatan Nunbena merupakan salah satu desa yang turut menyebabkan tingginya angka inflasi di Kabupaten TTS. Bahkan untuk memasok bahan pangan serta sembako lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan warga di desa itu butuh perjuangan keras, dikarenakan sulitnya akses jalan menuju wilayah desa tersebut dikarenakan harus melintasi sejumlah anak sungai. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Inflasi di kabupaten tersebut pada bulan April 2024 (YoY) sebesar 1,83 persen. Melalui GPM yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Pemprov NTT bekerjasama dengan para distributor terkait diharapkan dapat mengantisipasi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok pangan dengan harga terjangkau dibawah harga pasar.( Tim )
Berita

  Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama…