Berita

Jajaran Kodim 1621/TTS Diberi Penyuluhan Hukum Pidana Militer, Ini Tujuannya

0
×

Jajaran Kodim 1621/TTS Diberi Penyuluhan Hukum Pidana Militer, Ini Tujuannya

Sebarkan artikel ini

Ket Foto : Nampak suasana penyuluhan hukum di Makodim TTS 

Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu.

SUARA TTS.COM | SOE – Tim Penyuluh Hukum Korem 161/WS memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit dan PNS Korem 161/WS se-jajaran bertempat di gedung Aula Sudirman Makorem 161/W melalui vicon.

Kegiatan penyuluhan diawali dengan sambutan Pangdam IX/UDY Mayjen TNI Sony Aprianto yang dibacakan oleh Kasrem 161/WS Kolonel CPL Simon Petrus Kamlasi. Pangdam mengatakan hukum/aturan perlu diketahui dan dipedomani dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak menemukan kesulitan dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan sehingga pelaksanaan tugas pokok dapat tercapai secara maksimal.

Sementara itu Dandim 1621/TTS Letkol Arm. Roni Hermawan,SH,M.M beserta prajurit serta PNS menerima materi penyuluhan Hukum Pidana Militer (KUHPM),Selasa 3 Januari 2023,bertempat di Aula Makodim 1621/TTS.

Adapun materi “Tindak Pidana Menonjol di Satuan dan Hukum Pidana Militer” dibawakan oleh Serka Frian Sabu,anggota KUM REM 161/WS.

Pada kesempatan tersebut,Serka Frian Sabu menjelaskan bahwa setiap prajurit militer dan PNS Korem aktif tentu perlu mengetahui tentang peraturan serta hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari baik dalam kondisi operasi militer maupun dinas militer.

Setiap Prajurit Militer diikat oleh beberapa peraturan/hukum antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Hukum Humaniter dan Hukum Disiplin Militer,” terang Serka frian.Ket foto : Nampak Dandim TTS, Roni Hermawan saat memberikan Jamdan kepada prajurit.

Usai penyampaian Sosialisasi Hukum,Dandim 1621/TTS , Letkol Arm.Roni Hermawan, SH.M.M, memberikan Jamdan singkat kepada seluruh anggota Kodim 1621/TTS.

Kepada seluruh jajaran kodim, Dandim Roni minta agar menjadikan materi yang sudah disampaikan oleh Kum Rem 161/WS sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.

Dikatakan Dandim,para prajurit dan PNS harus menghindari masalah asusila,KDRT, segala bentuk perjudian dan minuman keras serta masalah keuangan para Anggota.**Sumber Pendim 1621/TTS**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov NTT Lakukan Gerakan Pangan Murah Di Kabupaten TTS Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Perum Bulog serta Bank NTT Cabang Soe menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak Kamis (16/5/24) hingga Jumat (17/5/24) lalu di sejumlah titik di Kabupaten TTS. Adapun GPM ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda yakni di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe dan di Desa Taneotob yang juga diikuti oleh masyarakat Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena sejak Kamis (16/5) hingga Jumat (17/5/24). GPM ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan rincian di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, 5.000 Kg Beras Medium, 200 Kg Beras premium, 100 Kg Gula Beras Kita, 20 Kg tepung, 20 Kg Bawang merah dan Bawang putih, Minyak Goreng Selfie 90 Liter, Minyak Goreng Damai 60 Liter, Minyak goreng kita 240 Liter. Sedangkan Desa Taneotob dan Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena dengan rincian 2.000 Kg Beras, 60 Botol minyak goreng dan 50 Kg Gula pasir dan 100 paket sembako yang terdiri atas beras dan gula pasir oleh Bank NTT Cabang Soe. Kegiatan GPM telah menjadi agenda Pemprov NTT yang terus digelar di seluruh Kabupaten/Kota di NTT dalam rangka pengendalian Inflasi untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan yang cenderung naik akibat sejumlah faktor seperti gagal panen dampak perubahan iklim ekstrim hingga terjadinya kemarau panjang dan waktu panen Petani tidak menentu. Desa Taneotob, Kecamatan Nunbena merupakan salah satu desa yang turut menyebabkan tingginya angka inflasi di Kabupaten TTS. Bahkan untuk memasok bahan pangan serta sembako lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan warga di desa itu butuh perjuangan keras, dikarenakan sulitnya akses jalan menuju wilayah desa tersebut dikarenakan harus melintasi sejumlah anak sungai. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Inflasi di kabupaten tersebut pada bulan April 2024 (YoY) sebesar 1,83 persen. Melalui GPM yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Pemprov NTT bekerjasama dengan para distributor terkait diharapkan dapat mengantisipasi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok pangan dengan harga terjangkau dibawah harga pasar.( Tim )
Berita

  Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama…