klik X untuk tutup iklan ini
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaPemerintahan

APBD TTS Tahun 2023 Fokus Peningkatan Ketahanan Pangan

×

APBD TTS Tahun 2023 Fokus Peningkatan Ketahanan Pangan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Ket foto : Ketua DPRD TTS,Marcu Buana Mbau

Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu

Example 300x600

SUARA TTS.COM | SOE – APBD TTS Tahun 2023 mayoritas anggaran digunakan untuk peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini dilakukan karena sesuai dengan prediksi pemerintah pusat bahwa ke depan akan terjadi krisis pangan secara nasional, maka sebagai langkah antisipasi pemerintah, pemanfaatan APBD fokus pada ketahanan pangan.

Demikian dikemukakan ketua DPRD TTS, Marcu Mbau ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/12/2022).

Menurut politisi Partai Nasdem, Peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemda TTS adalah, bantuan benih dan pupuk bagi masyarakat, serta bantuan penguatan ketahanan pangan melalui kelompok-kelompok tani yang terbentuk, baik itu peternakan maupun pertanian.

Bantuan-bantuan pemerintah yang akan diberikan dengan harapan dapat memberikan dampak positif untuk menghadapi krisis pangan yang akan terjadi.

“saya berharap selain bantuan pemerintah,masyarakat TTS yang mayoritasnya adalah petani, bisa banyak menanam pangan lokal seperti ubi-ubian dan seterusnya. Karena pangan lokal masyarakat TTS, yang bisa selamatkan masyarakat dari krisis pangan,” imbuh Marcu.

Lebih lanjut dikatakan, APBD Kabupaten TTS senilai Rp 1,5 Trilliun denga metode penggunaam anggaran tahun 2023 mendatang, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya di tahun 2023, Dana Alokasi Umum (DAU), peruntukannya langsung dirinci oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dan DPRD tidak memiliki ruang lebih, untuk mengotak-ngatik anggaran yang ada.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jika DAU dialokasi secara gelondongan dan perincian penggunaan dilakukan oleh pemerintah dan DPRD di daerah.

” tahun 2023 ada penambahan pembiayaan untuk tenaga P3K, sementara tidak ada penambahan anggaran, sehingga kondisi ini berdampak pada pembangunan infrastruktur,ini sangat m” ujar Marcu

Di lain sisi, di tahun 2022 sebelumnya ditargetkan PAD Pemda TTS Rp 110 miliar, namun dalam perjalanan diturunkan menjadi Rp 86 miliar. Meski demikian, hingga saat ini realisasi PAD sesuai laporan yang diterima DPRD Kab TTS Rp 40-an miliar.

Kondisi tersebut, tentu berdampak pada belanja publik. Untuk itu, ke depan PAD harus digenjot agar dapat dipakai untuk pembangunan belanja publik. “Kalau PAD kita kecil seperti ini, maka tentu kita akan kesulitan untuk melakukan program pembangunan infrastruktur,” tandas Marcu. (**)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *