Berita

Waduh, Ijin Usaha Minuman Beralkohol Ternyata Ada Di Pemerintah Pusat

×

Waduh, Ijin Usaha Minuman Beralkohol Ternyata Ada Di Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini

Ket. Foto: Nampak suasana Audiensi antara massa aliansi peduli masyarakat TTS dengan DPRD TTS dan perwakilan Pemda TTS dari Dinas Perijinan Terpadu dan Penanaman Moda serta Bagian Hukum Setda TTS

Laporan Reporter SUARA TTS. COM, Dion Kota

SUARA TTS. COM | SOE – Yordan Betty Sekertaris Dinas Perijinan dan Penanaman Modal menegaskan jika kewenangan untuk memberikan ijin usaha minuman beralkohol ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum diberikan kewenangan untuk menertibkan ijin terkait usaha minuman beralkohol.

“ Kewenangan mengeluarkan ijin usaha minuman beralkohol ada di pemerintah pusat. Untuk mengurusnya bisa mengakses lewat aplikasi OSS. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin membuka usaha minuman beralkohol. Seperti melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar alkohol, syarat modal minimal 10 Miliar dan beberapa syarat lainnya,” ungkap Betty saat melakukan audiensi dengan masa pendemo yang tergabung dalam aliansi peduli masyarakat TTS, Kamis 22 September 2022 di ruang Banggar DPRD TTS.

Dirinya jika menyinggung terkait ijin minuman beralkohol “Sophia” hasil produksi Pemprov NTT. Dikatakannya, jika minuman beralkohol tersebut nebeng ijin di perusahaan lain yang sudah mengantongi ijin usaha minuman beralkohol karena ijinnya belum keluar.

“ Sophia saja sampai saat ini ijinnya belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga terpaksa harus sementara numpang ke perusahaan lain yang sudah memiliki ijin. Tapi uji laboratorium tetap dilakukan,” terangnya.

Dirinya menegaskan usaha minuman beralkohol (sopi) dalam skala kecil atau rumahan memang masih menjadi pergumulan pemerintah daerah. Pasalnya kewenangan mengeluarkan ijin belum diberikan atau didelegasi pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

“ ini yang masih menjadi pergumulan kita. Kita akan coba konsultasi ke Pemprov untuk persoalan ini,” ujarnya.

Marianus Kase, perwakilan Bagian Hukum Setda TTS mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021, terkait perijinan khusus minuman beralkohol untuk kategori 3 minuman beralkohol sesuai lampiran tiga sudah dicabut kembali. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah.

Dirinya juga menyinggung adanya pertentangan antara Perda Nomor 1 Tahun 2013 dan Perbup Nomor 22 Tahun 2016 dengan Peraturan Presiden tersebut. Pasalnya, ijin usaha minuman beralkohol hanya ada di tangan pemerintah pusat.

“ Kita (Pemda) tidak ada kewengan untuk mengeluarkan ijin usaha minuman beralkohol. Ijinnya ada di pemerintah pusat. Perda 1 tahun 2013 lebih fokus pada upaya pemerintah daerah untuk menarik retribusi dari penjualan minuman beralkohol. SedangkanPerbup 22 tahun 2016 lebih fokus pada delegasi ijin untuk minum langsung minuman alkohol di tempat. Tapi kedua regulasi ini (Perda dan Perbup) bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. Karena ijin usaha minuman beralkohol ada di pemerintah pusat,” terangnya. (DK)

Editor : Erik Sanu 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov NTT Lakukan Gerakan Pangan Murah Di Kabupaten TTS Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Perum Bulog serta Bank NTT Cabang Soe menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak Kamis (16/5/24) hingga Jumat (17/5/24) lalu di sejumlah titik di Kabupaten TTS. Adapun GPM ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda yakni di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe dan di Desa Taneotob yang juga diikuti oleh masyarakat Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena sejak Kamis (16/5) hingga Jumat (17/5/24). GPM ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan rincian di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, 5.000 Kg Beras Medium, 200 Kg Beras premium, 100 Kg Gula Beras Kita, 20 Kg tepung, 20 Kg Bawang merah dan Bawang putih, Minyak Goreng Selfie 90 Liter, Minyak Goreng Damai 60 Liter, Minyak goreng kita 240 Liter. Sedangkan Desa Taneotob dan Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena dengan rincian 2.000 Kg Beras, 60 Botol minyak goreng dan 50 Kg Gula pasir dan 100 paket sembako yang terdiri atas beras dan gula pasir oleh Bank NTT Cabang Soe. Kegiatan GPM telah menjadi agenda Pemprov NTT yang terus digelar di seluruh Kabupaten/Kota di NTT dalam rangka pengendalian Inflasi untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan yang cenderung naik akibat sejumlah faktor seperti gagal panen dampak perubahan iklim ekstrim hingga terjadinya kemarau panjang dan waktu panen Petani tidak menentu. Desa Taneotob, Kecamatan Nunbena merupakan salah satu desa yang turut menyebabkan tingginya angka inflasi di Kabupaten TTS. Bahkan untuk memasok bahan pangan serta sembako lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan warga di desa itu butuh perjuangan keras, dikarenakan sulitnya akses jalan menuju wilayah desa tersebut dikarenakan harus melintasi sejumlah anak sungai. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Inflasi di kabupaten tersebut pada bulan April 2024 (YoY) sebesar 1,83 persen. Melalui GPM yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Pemprov NTT bekerjasama dengan para distributor terkait diharapkan dapat mengantisipasi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok pangan dengan harga terjangkau dibawah harga pasar.( Tim )
Berita

  Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama…