klik X untuk tutup iklan ini
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Politik

Perludem: Netralitas KPU-Bawaslu penting untuk antisipasi kecurangan

×

Perludem: Netralitas KPU-Bawaslu penting untuk antisipasi kecurangan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

[ad_1]


Jakarta (BERITA CALEG) – Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan bahwa netralitas penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu sangat penting untuk mengantisipasi potensi kecurangan dan pelanggaran kampanye.

“Penyelenggara pemilu harus netral,” kata Khoirunnisa Nur Agustyati atau Ninis saat dihubungi BERITA CALEG di Jakarta, Minggu.

Example 300x600

Dia mengatakan penyelenggara pemilu harus mengedepankan netralitas, menjauhkan diri dari preferensi politik atau kepentingan tertentu. Hal itu menurut dia menjadi kunci utama dalam memastikan integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses pemilihan yang demokratis dan transparan.

“Penyelenggaraan pemilu harus berjalan dengan free dan fair,” ungkapnya.

Ninis menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memiliki sikap proaktif dan progresif dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu.

Dia menilai Bawaslu tidak hanya bertindak secara reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga harus responsif dalam melakukan langkah-langkah preventif dalam memperbaiki sistem pengawasan.

Menurut Ninis, hal itu akan membantu Indonesia terbebas dari berbagai bentuk pelanggaran atau manipulasi yang dapat merugikan demokrasi.

Sementara itu, pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Titi Anggraini menilai penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu perlu lakukan langkah mitigasi kecurangan selama masa kampanye,

Menurut dia, Bawaslu juga harus memperhatikan penyebaran informasi palsu dan konten yang menghasut para pendukung dari masing-masing pasangan calon presiden/wakil presiden.

Ia menekankan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, harus menjalankan tugasnya untuk memantau kasus-kasus perusakan alat peraga kampanye dan mengawasi segala upaya politisasi di dalam birokrasi.

Menurut dia, tindakan-tindakan seperti ini berpotensi memicu konflik di antara pendukung politik dan “memanasnya” situasi di masa kampanye.

Titi berharap agar Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah hal-hal yang dapat mengganggu proses pemilu dan memastikan jalannya proses demokrasi yang adil serta damai.

Baca juga: Perludem sebut menteri ikut Pemilu 2024 sebaiknya mundur

Baca juga: KPU: Tim kampanye maksimal diserahkan tiga hari sebelum masa kampanye

Pewarta: Rivan Awal Lingga
Editor: Imam Budilaksono
COPYRIGHT © BERITA CALEG 2023

[ad_2]

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *