klik X untuk tutup iklan ini
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Politik

Menpan RB sebut GovTech bisa hemat anggaran negara Rp6,4 triliun

×

Menpan RB sebut GovTech bisa hemat anggaran negara Rp6,4 triliun

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

[ad_1]

Ribuan aplikasi akan diperkecil dan dampak ke masyarakat akan banyak

Example 300x600

Jakarta (BERITA CALEG) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut penerapan teknologi pemerintahan atau GovTech dapat menghemat anggaran negara hingga Rp6,4 triliun.

Anggaran tersebut, lanjut Azwar, diperlukan untuk pembuatan aplikasi pemerintahan yang dapat dihemat dengan implementasi GovTech.

“Bayangkan kalau kita terus menerus belanja aplikasi, akan ada pemborosan besar,” kata Azwar di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Senin.

Baca juga: KemenPAN-RB komitmen tangani aset terbengkalai

Menurut dia, GovTech yang dikelola Perum Peruri membuat masyarakat tidak harus mengakses banyak aplikasi digital untuk mendapatkan layanan pemerintahan.

“GovTech akan mempercepat layanan. Ribuan aplikasi akan diperkecil dan dampak ke masyarakat akan banyak. Kalau dulu, orang mengisi data diri berkali-kali di aplikasi yang berbeda, misalnya. Ke depan, cukup pakai face recognition sekali,” jelasnya.

Azwar menyebut negara maju, seperti Inggris, juga sempat memiliki aplikasi layanan pemerintahan yang berjumlah hingga 2 ribu. Namun, kemudian Inggris mengintegrasikan menjadi hanya 75 aplikasi.

“Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris, yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik. Artinya, di Inggris, awalnya sama dengan Indonesia, dengan skala yang berbeda. Namun, kemudian ada integrasi yang memudahkan rakyat,” tuturnya.

Baca juga: Menpan RB sebut Pemerintah siapkan insentif ASN pionir pindah ke IKN

Implementasi GovTech diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Permasalahan tersebut antara lain kapabilitas yang tidak merata di antara kementerian, lembaga, dan pemda; kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan; serta sulitnya proses integrasi layanan.

“Sekarang, setiap ada satu inovasi, tidak harus ada satu aplikasi. Jadi, ke depan akan lebih efisien,” ujar Azwar Anas.

Baca juga: Menpan RB temui praktisi teknologi percepat digitalisasi pemerintahan

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © BERITA CALEG 2023

[ad_2]

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *