Kupangonline.com,Kupang, Kamis 11 Juni 2026 – Komitmen membangun birokrasi bersih ditegaskan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanis Asadoma.
Johni bersama Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT Vera Christina Asadoma menghadiri Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau PAKU Integritas 2026 di Jakarta.
Kegiatan yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI itu berlangsung Kamis 11/6/2026 di dua lokasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan LAN RI serta Gedung Merah Putih KPK RI.
Program PAKU Integritas 2026 diikuti para Wakil Gubernur beserta pasangan dari seluruh Indonesia. Ini bagian strategi nasional pencegahan korupsi berbasis 3 pilar: integritas pribadi, keluarga, dan kelembagaan pemerintahan.
Selama pelatihan, para kepala daerah mendapat materi internalisasi nilai antikorupsi dan etika kepemimpinan. Ada juga penguatan budaya integritas birokrasi daerah, identifikasi risiko korupsi dalam tata kelola, hingga penyusunan rencana aksi penguatan integritas yang konkret.
Peserta juga menjalani sesi refleksi kepemimpinan demi mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel.
KPK menegaskan keluarga pejabat jadi garda terdepan pencegahan korupsi. Karena itu istri/pasangan kepala daerah dapat pembekalan khusus soal peran sebagai benteng moral pertama.
“Keluarga merupakan benteng moral pertama yang sangat krusial bagi pejabat publik,” demikian penekanan KPK dalam pelatihan.
Kehadiran Johni-Vera disebut Pemprov NTT sebagai bentuk dukungan penuh terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi. Sekaligus menegaskan peran kepemimpinan daerah sebagai teladan birokrasi berwibawa.
“Melalui pelatihan ini, nilai-nilai integritas yang diperoleh diharapkan dapat segera diimplementasikan secara berkelanjutan di NTT,” kata Wagub Johni Asadoma.
Targetnya jelas, mempercepat transformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel, melayani dengan sepenuh hati, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemprov NTT memastikan hasil pelatihan ini dituangkan ke rencana aksi daerah.
“Tujuannya agar budaya integritas tidak berhenti di pelatihan, tapi nyata di pelayanan publik sampai ke kabupaten/kota.” Pungkas dia. (*)
