klik X untuk tutup iklan ini
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Politik

KPI Pusat: Revisi UU Penyiaran perlu atur definisi media baru

×

KPI Pusat: Revisi UU Penyiaran perlu atur definisi media baru

Sebarkan artikel ini
Example 468x60




Jakarta (BERITA CALEG) – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu mengatur definisi media baru, meliputi media digital dan media sosial.

“Ini media sosial, media digital, media baru atau apa? Agar definisinya jelas. Jangan sampai nanti ketika itu disahkan, siapa pun lembaga, baik KPI ataupun yang lain yang diamanahi pengawasan dan mengaturnya tidak melampaui kewenangannya,” kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah di kawasan Senen, Jakarta, Selasa.

Example 300x600

Selain itu, Ubaidillah mengatakan bahwa penguatan KPI perlu diatur dalam revisi UU Penyiaran, meliputi hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah (KPID).

Baca juga: KPI Pusat: Komisi I DPR RI targetkan revisi UU Penyiaran selesai 2024

Ia menjelaskan saat ini hubungan antara KPI Pusat dengan KPID sebatas koordinasi sehingga ke depan diharapkan bersifat struktural agar koordinasi dan penganggarannya semakin baik

“KPID dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya hari ini 33 provinsi, secara anggaran maupun kelembagaan sedang tidak baik-baik saja karena banyak yang anggarannya juga terbatas, sehingga berkegiatan tidak semua bisa maksimal,” jelasnya.

Berikutnya, Ubaidillah mengharapkan revisi UU Penyiaran memberikan kewenangan tambahan kepada KPI tentang audit lembaga pemeringkatan atau rating program siaran.

Baca juga: Komisi I DPR siap sempurnakan RUU Penyiaran

“Bahwa rating ini selama ini hanya tunggal lembaganya sehingga harapannya ke depan ada inisiasi baru, baik di milik negara ataupun swasta. Dengan begitu, ada pembanding ketika lembaga penyiaran melakukan pemeringkatan program siarannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan isu sentral dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ialah menyangkut isi siaran.

“Apa isu sentralnya? ya, isi siaran. Isi siaran tentunya akan menyangkut peraturan terhadap seluruh bentuk siaran menggunakan media apa pun,” kata Abdul Kharis dalam diskusi dengan tema “Menuju Era Baru, RUU Penyiaran Perlu Ikuti Kemajuan Teknologi” di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3).

Baca juga: DPR: Konten televisi harus mengacu UU Penyiaran

Baca juga: KPI terus mendorong revisi Undang-Undang Penyiaran

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © BERITA CALEG 2024

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *