klik X untuk tutup iklan ini
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Politik

Hasyim: KPU hanya laksanakan norma terbaru terkait pemilu

×

Hasyim: KPU hanya laksanakan norma terbaru terkait pemilu

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

[ad_1]


Jakarta (BERITA CALEG) – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa institusinya sebagai penyelenggara pemilu, tunduk atas norma terbaru perundang-undangan tentang pemilu, termasuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

“Kalau ada perubahan norma di undang-undang (pemilu) tentu kami akan mengikuti norma yang terbaru,” kata Hasyim Asy’ari yang ditemui usai pelantikan anggota KPU kabupaten/kota, di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Example 300x600

Dia menjelaskan terkait Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), KPU tidak dalam kapasitas menilai putusan tersebut dan hanya tunduk pada UU Pemilu.

“Kalau ada perubahan norma di undang-undang karena revisi undang-undang maupun karena dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kemudian MK merumuskan sendiri norma tersebut, ya kami mengikuti yang ada di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam perkara putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan batas usia capres/cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan tersebut kemudian dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan total 21 laporan terkait pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim yang terlibat.

Pada Selasa (7/11), MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

“Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2×24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta.

Meskipun begitu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak mengubah putusan MK terkait batas usia capres-cawapres.

Baca juga: MKMK tak berwenang nilai putusan MK soal syarat usia capres-cawapres

Baca juga: Jimly: Jika “judicial review” UU Pemilu berhasil, berlaku untuk 2029

Pewarta: Rina Nur Anggraini
Editor: Imam Budilaksono
COPYRIGHT © BERITA CALEG 2023

[ad_2]

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *