BeritaPemerintahan

Dirjen Perimbangan Keuangan Belum Respon Permintaam Pemda TTS, Bagaimana Nasib 46 Desa

×

Dirjen Perimbangan Keuangan Belum Respon Permintaam Pemda TTS, Bagaimana Nasib 46 Desa

Sebarkan artikel ini

Ket. Foto :Kadis PMD Kabupaten TTS, Nikson Nomleni

Laporan Reporter SUARA TTS.COM, Dion Kota.

SUARA TTS. COM | SOE – Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kemenkeu belum merespon surat permohonan dispensasi yang diajukan Pemda TTS terkait 46 desa yang terlambat melakukan posting pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN). Akibat keterlambatan tersebut, dana desa untuk 46 desa tersebut tak bisa dicairkan.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTS, Nikson Nomleni mengatakan, hingga kini belum ada jawaban dari Dirjen Perimbangan terkait permohonan dispensasi tersebut. Dirinya berharap Dirjen Perimbangan bisa segera menjawab permohonan tersebut.

“ suratnya sudah kita kirim dari minggu lalu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Semoga dalam waktu dekat bisa segera ada jawaban, dan permohonan kita bisa dikabulkan,” ungkap Nikson pada SUARA TTS. COM, Senin 4 Juli 2022 di ruang kerjanya.

Dirinya mengaku, saat ini ke 46 desa tersebut telah menyelesaikan seluruh persyaratan untuk posting. Sehingga jika aplikasi dibuka, maka ke-46 desa bisa langsung, secepatnya melakukan posting.

“ 46 desa ini semua siap posting. Sistem aplikasi dibuka maka kita langsung posting. Semoga permohonan kita bisa dijawab,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ternyata, jumlah desa yang dana desanya hangus bukan hanya 42 desa, tetapi 46 desa. Ke-46 desa tersebut terlambat melakukan posting persyaratan pencairan dana desa pada aplikasi hingga berujung tak dicairkannya dana desa untuk 46 desa tersebut.

Menurut Kadis PMD Kabupaten TTS, Nikson Nomleni, dari total keseluruhan dana desa, ada 40 persen yang bisa tetap dicairkan yaitu item BLT dan Siltap. Sedangkan 60 persen sisanya yaitu untuk pemenuhan protein 20 persen, Covid 8 persen dan 32 persen prioritas penggunaan lainnya tidak bisa dicairkan sebagai dampak dari keterlambatan posting.

Terkait total anggaran 46 desa yang tidak bisa dicairkan, Nikson mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan. Namun nilainya disebut mencapai puluhan miliar.

“ bukan 42 desa, total ada 46 desa yang terlambat melakukan posting. Nilai keseluruhan masih didata bidang keuangan,” ungkap Nikson kepada SUARA TTS. COM, Senin 27 Juni 2022.

Nikson akhirnya membeberkan alasan dari keterlambatan posting. Dijelaskan Nikson, karena kabupaten TTS masuk dalam kategori kabupaten miskin ekstrim. Maka pemerintah pusat pada tahun ini memberikan syarat tambahan untuk pencairan dana desa.

Dimana sesuai PMK 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Khusus untuk Kabupaten yang masuk kategori miskin ekstrim maka dikenakan syarat tambahan untuk pencairan dana desanya yaitu, Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 Tahun 2021, Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap II tahun 2021, Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2020 dan Laporan konvergensi stunting tahun 2020.

Nikson menyebut, pemerintah desa kesulitan membuat SPJ penggunaan dana desa tahun 2021. Salah satu penyebabnya menurut Nikson, penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya. Oleh sebab itu belum lama ini inspektorat telah melakukan klatifikasi awal ke 56 desa yang kesulitan membuat SPJ dana desa tahun 2021. Dalam klarifikasi awal tersebut ada 12 desa yang kesulitan membuat SPJ Dana Desa tahun 2021 sehingga akan dilakukan audit pendahuluan. Sedangkan sisanya sudah bisa menyelesaikan SPJ dana desanya. Jika dari hasil audit pendahuluan nantinya ditemukan adanya kendala pemerintah desa dalam membuat SPJ, maka akan dilakukan audit rincian untuk mengetahui alasan pasti pemerintah desa tidak bisa membuat SPJ.

Ke-12 yang belum menyelesaikan SPJ Dana desa tahun 2021 yaitu: Desa Pene Selatan, Oeuban, Leloboko, Tumu, Tliu, Besnam, Fae, Nunbena, Haubeti, koloto, Lotas dan Desa Haumenbaki. (DK)

Editor.Erik Sanu 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov NTT Lakukan Gerakan Pangan Murah Di Kabupaten TTS Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Perum Bulog serta Bank NTT Cabang Soe menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak Kamis (16/5/24) hingga Jumat (17/5/24) lalu di sejumlah titik di Kabupaten TTS. Adapun GPM ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda yakni di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe dan di Desa Taneotob yang juga diikuti oleh masyarakat Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena sejak Kamis (16/5) hingga Jumat (17/5/24). GPM ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan rincian di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, 5.000 Kg Beras Medium, 200 Kg Beras premium, 100 Kg Gula Beras Kita, 20 Kg tepung, 20 Kg Bawang merah dan Bawang putih, Minyak Goreng Selfie 90 Liter, Minyak Goreng Damai 60 Liter, Minyak goreng kita 240 Liter. Sedangkan Desa Taneotob dan Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena dengan rincian 2.000 Kg Beras, 60 Botol minyak goreng dan 50 Kg Gula pasir dan 100 paket sembako yang terdiri atas beras dan gula pasir oleh Bank NTT Cabang Soe. Kegiatan GPM telah menjadi agenda Pemprov NTT yang terus digelar di seluruh Kabupaten/Kota di NTT dalam rangka pengendalian Inflasi untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan yang cenderung naik akibat sejumlah faktor seperti gagal panen dampak perubahan iklim ekstrim hingga terjadinya kemarau panjang dan waktu panen Petani tidak menentu. Desa Taneotob, Kecamatan Nunbena merupakan salah satu desa yang turut menyebabkan tingginya angka inflasi di Kabupaten TTS. Bahkan untuk memasok bahan pangan serta sembako lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan warga di desa itu butuh perjuangan keras, dikarenakan sulitnya akses jalan menuju wilayah desa tersebut dikarenakan harus melintasi sejumlah anak sungai. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Inflasi di kabupaten tersebut pada bulan April 2024 (YoY) sebesar 1,83 persen. Melalui GPM yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Pemprov NTT bekerjasama dengan para distributor terkait diharapkan dapat mengantisipasi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok pangan dengan harga terjangkau dibawah harga pasar.( Tim )
Berita

  Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama…