Berita

Difasilitasi Dinas P3A,Kasus Ingkar Janji Menikah Marlin Hauteas Berakhir Damai

1
×

Difasilitasi Dinas P3A,Kasus Ingkar Janji Menikah Marlin Hauteas Berakhir Damai

Sebarkan artikel ini

Ket Foto : Nampak Kabid PPA Dinas P3A TTS,Andi Kalumbang berpose bersama keluarga Marlin Hauteas dan Marthen Bulang usai kesepakatan bersama.

Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu

SUARA TTS.COM | SOE – Keluarga Marlin Hauteas dan Marthen Bulang akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus Ingkar Janji Menikah (IJM) secara damai.

Masalah kedua belah pihak akhirnya dinyatakan tuntas dan selesai tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Hal ini diungkapkan Kabid PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A), Andy Kalumbang,S.IP kepada SUARA TTS.COM,Senin 17 Oktober 2022 melalui layanan WhatsApp.

Dikatakan Dinas P3A Kabupaten TTS telah memfasilitasi pertemuan keluarga Marlin Hauteas dan terlapor Marthen Bulang,Senin 17 Oktober 2022.

Usai sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan, Marlin Hauteas dan keluarga  juga menerima denda adat yang diserahkan langsung oleh orang tua terlapor Marthen Bulang.

Pada kesempatan itu,Marlin Hauteas juga menyampaikan permohonan maaf kepada Dinas P3A TTS atas kekeliruan dan ketidakpahaman dalam  pemberitaan SUARA TTS.COM edisi 15 Oktober 2022.

Diberitakan sebelumnya, korban Ingkar Janji Menikah (IJM) Marlin Hauteas, warga desa Desa Oemaman mengaku tak puas dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) Kabupaten TTS. Pasalnya, sebagai pelapor, dirinya belum pernah dipertemukan satu meja dengan terlapor, Marthen Bulang namun tiba-tiba secara sepihak Dinas P3A menentukan angka 25 juta sebagai bentuk tanggung jawab terlapor terhadap anak hasil hubungan pelapor dan terlapor dari 0 hingga 18 tahun.

Padahal dalam kasus tersebut, bukan hanya anak yang menjadi korban, tetapi pelapor juga seharusnya diposisikan sebagai korban.

“ Ini kami tidak pernah dimediasi satu meja, tiba-tiba muncul angka 25 juta sebagai bentuk tanggung jawab terlapor terhadap anaknya. Sudah begitu secara sepihak ditentukan, 5 juta bayar dahulu, sisanya dibayar nanti. Ini terkesan Dinas dengan terlapor ambil keputusan sendiri lalu sodor ke kami, lalu bilang kami harus terima, karena aturan di Dinas sudah seperti itu,” keluh Marlin dengan nada kecewa.

Marlin yang ditemui di kediamannya di wilayah Kota Soe, Sabtu 15 Oktober 2022 berharap, Dinas P3A tidak mengambil keputusan sepihak seperti itu. Ia menginginkan adanya pertemuan satu meja dengan terlapor yang dimediasi oleh Dinas P3A. Dalam pertemuan itu, nantinya secara bersama ditentukan jalan terbaik untuk persoalan tersebut.

“ Ini persoalan kami (pelapor dan terlapor) seharusnya kami dipertemukan dan duduk bersama. Kita bicara bukan hanya soal tanggung jawab terhadap anak, saya di sini juga korban. Saya tidak keberatan kalau memang terlapor mau menikah dengan orang lain. Tapi persoalan ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Karena jika tidak, saya akan terus memperjuangkan keadilan untuk saya dan anak saya,” terangnya.

Terpisah, Kabid PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A), Andy Kalumbang,S.IP mengaku, tidak mengetahui persis persoalan tersebut. Dirinya telah mengangendakan pertemuan dengan korban pada Senin mendatang.

“ kakak, saya minta waktu, saya tidak tahu persis persoalan itu. Soalnya kasus itu bukan saya yang tangani. Nanti Senin saya akan bertemu dengan korban,” ujarnya.

Sementara itu, Marthen Bulang yang dikonfirmasi terkait pengaduan Marlin, tak menampik jika dirinya pernah menjalin hubungan asmara dengan Marlin hingga menghasilkan seorang anak lelaki yang saat ini berusia 2 tahun.

Dirinya siap bertanggung jawab terhadap darah dagingnya tersebut. Namun untuk kembali bersama Marlin, ia mengaku, sudah tak bersedia lagi.

“ kalau anak, saya siap bertanggung jawab. Tapi kalau mau kembali dengan Marlin dan menikah sudah tidak bisa kakak. Tapi terhadap anak kami, saya siap bertanggung jawab, itu darah daging saya,” tegasnya.

Marthen menceritakan, ia dan keluarganya sempat berusaha untuk mengurus hubungannya dengan Marlin ke jenjang pernikahan. Namun tidak mendapatkan respon yang baik dari keluarga Marlin. Itulah alasan kenapa ia memutuskan untuk meninggalkan Marlin dan tidak melanjutkan hubungan mereka. (***).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov NTT Lakukan Gerakan Pangan Murah Di Kabupaten TTS Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Perum Bulog serta Bank NTT Cabang Soe menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak Kamis (16/5/24) hingga Jumat (17/5/24) lalu di sejumlah titik di Kabupaten TTS. Adapun GPM ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda yakni di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe dan di Desa Taneotob yang juga diikuti oleh masyarakat Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena sejak Kamis (16/5) hingga Jumat (17/5/24). GPM ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan rincian di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, 5.000 Kg Beras Medium, 200 Kg Beras premium, 100 Kg Gula Beras Kita, 20 Kg tepung, 20 Kg Bawang merah dan Bawang putih, Minyak Goreng Selfie 90 Liter, Minyak Goreng Damai 60 Liter, Minyak goreng kita 240 Liter. Sedangkan Desa Taneotob dan Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena dengan rincian 2.000 Kg Beras, 60 Botol minyak goreng dan 50 Kg Gula pasir dan 100 paket sembako yang terdiri atas beras dan gula pasir oleh Bank NTT Cabang Soe. Kegiatan GPM telah menjadi agenda Pemprov NTT yang terus digelar di seluruh Kabupaten/Kota di NTT dalam rangka pengendalian Inflasi untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan yang cenderung naik akibat sejumlah faktor seperti gagal panen dampak perubahan iklim ekstrim hingga terjadinya kemarau panjang dan waktu panen Petani tidak menentu. Desa Taneotob, Kecamatan Nunbena merupakan salah satu desa yang turut menyebabkan tingginya angka inflasi di Kabupaten TTS. Bahkan untuk memasok bahan pangan serta sembako lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan warga di desa itu butuh perjuangan keras, dikarenakan sulitnya akses jalan menuju wilayah desa tersebut dikarenakan harus melintasi sejumlah anak sungai. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Inflasi di kabupaten tersebut pada bulan April 2024 (YoY) sebesar 1,83 persen. Melalui GPM yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Pemprov NTT bekerjasama dengan para distributor terkait diharapkan dapat mengantisipasi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok pangan dengan harga terjangkau dibawah harga pasar.( Tim )
Berita

  Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama…