BeritaPemerintahan

Di TTS, Meski Lulus Sejak Tahun 2021, Hingga Kini Guru P3K Belum Terima SK, Apa Lagi Gaji

×

Di TTS, Meski Lulus Sejak Tahun 2021, Hingga Kini Guru P3K Belum Terima SK, Apa Lagi Gaji

Sebarkan artikel ini

Ket. Foto: Kadis Pendidikan Kabupaten TTS, Dominggus Banunaek

Laporan Reporter SUARA TTS. COM, Dion Kota

SUARA TTS. COM | SOE – Meski sudah dinyatakan lulus seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sejak tahun 2021, namun hingga kini, 327 guru di Kabupaten TTS tak kunjung mengantongi SK penangkatan dari Pemda TTS. Padahal sebagian dari guru tersebut sudah diberhentikan dari status honorer dan tak lagi mengajar. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan penghasilan.

Pada APBD induk Tahun 2022sendiri, diketahui Pemda TTS tak mengalokasikan anggaran untuk menggaji 327 guru P3K tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan membenarkan jika guru yang dinyatakan lulus P3K tahun 2021 belum mengantongi SK maupun surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).

Ia mengaku, untuk proses penerbitan SK tersebut kewenangannya tidak berada di Dinas Pendidikan. Kewenangan menerbitkan SK pengangkatan ada di BKPSDM TTS. Namun penertiban SK itu harus berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) terkait alokasi anggaran untuk pembiayaan guru P3K.

“ memang guru yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2021 belum ada SK-nya. Tapi kewenangannya bukan ada pada kita,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang ia dapat, ada beberapa guru yang sebelumnya berstatus guru honorer sudah diberhentikan pasca lulus P3K. Mereka kini menunggu SK Pengangkatan dan SPMT untuk mulai mengajar di sekolah penempatan.

“ memang ada guru honorer yang langsung diberhentikan dari status guru honorer pasca dinyatakan lulus P3K. Mereka ada yang saat ini di rumah saja menunggu SK pengangkatan,” terangnya.

Terpisah, Kaban PKAD, Johanes Lakapu mengaku alokasi anggaran untuk membiayai guru P3K yang lulus tahun 2021 sudah masuk dalam pembahasan APBD perubahan 2022. Dalam dokumen perubahan tersebut, gaji guru P3K akan dibiaya selama tiga bulan untuk tahun 2022.

“ untuk anggaran guru P3K tahap ke dua (2021) sudah terakomodir di perubahan anggaran. Kita alokasikan untuk 3 bulan,” tulisnya dalam pesan WhatsApp yang diterima SUARA TTS. COM, Jumat 30 September 2022.

Sementara itu Kepala BKPSDM TTS, Musa Benu mengatakan pihaknya menunggu ketersedian anggaran sebelum mengeluarkan SK pengangkatan guru P3K tahap II. Pasca dikeluarkan SK pengangkatan, akan diikuti dengan dikeluarkannya SPMT sebagai dasar pembayaran gaji. Nantinya, gaji guru P3K tahap 2 tersebut akan dibayarkan mulai tanggal dikeluarkannya SPMT tersebut.

“kita masih berkoordinasi terkait ketersediaan anggaran di perubahan ini. Kalau sudah ada anggaran, SK bisa langsung kita keluarkan,” sebutnya. (DK)

Editor : Erik Sanu.

Ket. Foto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov NTT Lakukan Gerakan Pangan Murah Di Kabupaten TTS Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Perum Bulog serta Bank NTT Cabang Soe menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak Kamis (16/5/24) hingga Jumat (17/5/24) lalu di sejumlah titik di Kabupaten TTS. Adapun GPM ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda yakni di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe dan di Desa Taneotob yang juga diikuti oleh masyarakat Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena sejak Kamis (16/5) hingga Jumat (17/5/24). GPM ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan rincian di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, 5.000 Kg Beras Medium, 200 Kg Beras premium, 100 Kg Gula Beras Kita, 20 Kg tepung, 20 Kg Bawang merah dan Bawang putih, Minyak Goreng Selfie 90 Liter, Minyak Goreng Damai 60 Liter, Minyak goreng kita 240 Liter. Sedangkan Desa Taneotob dan Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena dengan rincian 2.000 Kg Beras, 60 Botol minyak goreng dan 50 Kg Gula pasir dan 100 paket sembako yang terdiri atas beras dan gula pasir oleh Bank NTT Cabang Soe. Kegiatan GPM telah menjadi agenda Pemprov NTT yang terus digelar di seluruh Kabupaten/Kota di NTT dalam rangka pengendalian Inflasi untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan yang cenderung naik akibat sejumlah faktor seperti gagal panen dampak perubahan iklim ekstrim hingga terjadinya kemarau panjang dan waktu panen Petani tidak menentu. Desa Taneotob, Kecamatan Nunbena merupakan salah satu desa yang turut menyebabkan tingginya angka inflasi di Kabupaten TTS. Bahkan untuk memasok bahan pangan serta sembako lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan warga di desa itu butuh perjuangan keras, dikarenakan sulitnya akses jalan menuju wilayah desa tersebut dikarenakan harus melintasi sejumlah anak sungai. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Inflasi di kabupaten tersebut pada bulan April 2024 (YoY) sebesar 1,83 persen. Melalui GPM yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Pemprov NTT bekerjasama dengan para distributor terkait diharapkan dapat mengantisipasi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok pangan dengan harga terjangkau dibawah harga pasar.( Tim )
Berita

  Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama…