Berita

Bawaslu TTS Temukan ASN, Kades dan Perangkat Desa Masuk Pengurus Parpol

×

Bawaslu TTS Temukan ASN, Kades dan Perangkat Desa Masuk Pengurus Parpol

Sebarkan artikel ini

Ket foto : Suasana kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu yang dilakukan Bawaslu kabupaten TTS kepada jurnalis yang tergabung dalam organisasi Forwan di Cafe Betania, Senin 5 Desember 2022.

Laporan Reporter SUARA TTS. COM, Dion Kota.

SUARA TTS. COM | SOE – Bawaslu Kabupaten TTS menemukan adanya oknum ASN, kepala desa hingga perangkat desa masuk sebagai pengurus partai politik (Parpol) dalam tahapan verifikasi vaktual beberapa waktu lalu. Setelah ditemukan, Bawaslu mengingat para oknum tersebut jika sesuai regulasi, ASN, kepala desa dan perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Oleh sebab itu, jika masih ingin menjadi ASN, kepala desa atau perangkat desa, maka oknum tersebut wajib keluar dari kepengurusan Parpol.

“ Ada kita temukan beberapa ASN, kepala desa dan perangkat desa yang masuk sebagai pengurus Parpol. Ada yang nama mereka dicatut tanpa sepengetahuan mereka, ada juga yang memang dari dulu sebagai pengurus Parpol,” ungkap Desy Nomleni koordinator divisi pencegahan, pengawasan partisipasi dan hubungan masyarakat, Bawaslu Kabupaten TTS saat memberikan sosialisasi kepada jurnalis yang tergabung dalam organisasi Forwan di Cafe Betania, Senin 5 Desember 2022.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk keluar dari kepengurusan Parpol. Pertama, pihak berkeberatan wajib membuat surat keberatan yang ditujukan kepada Parpol dimana nama pihak tersebut masuk sebagai pengurus. Surat tersebut ditebuskan kepada KPU dan Bawaslu. Setelah itu, Parpol yang bersangkutan akan mengeluarkan nama pihak yang berkeberatan dari aplikasi Sipol.

“ Kalau namanya sudah dikeluarkan dari Sipol, maka yang bersangkutan sudah tidak terdata lagi sebagai pengurus Parpol,” tambah Andhy Funu Koordiantor Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan informasi, Bawaslu Kabupaten TTS yang turut memberikan materi dalam kesempatan tersebut.

Ditanya apakah ASN boleh mengikuti kampanye mengingat ASN juga memiliki hak pilih, Andhy menjelaskan, ASN boleh mengikuti kampanye dengan beberapa syarat.

Pertama, diluar jam kerja atau di luar hari kerja. Kedua, tidak menggunakan atribut ASN. Ketiga, tidak membawa atau menggunakan fasilitas negara dan keempat, tidak aktif sebagai panitia kampanye.

“ Selama di luar jam kerja, tidak pakai fasilitas dan atribut ASN serta tidak terlibat sebagai panitia kampanye, ASN boleh hadir mendengarkan paparan kampanye,” terang Andhy.

Keduanya berharap, Forwan bisa terlibat aktif sebagai pengawas partisipatif dalam pemilu 2024 mendatang. Selain itu, melalui kerja sama dengan Forwan, Bawaslu berharap publikasi terkait pengawasan pemilu bisa semakin gencar dan menjangkau hingga ke pelosok desa. (DK)

Editor : Erik Sanu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemprov NTT Lakukan Gerakan Pangan Murah Di Kabupaten TTS Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Perum Bulog serta Bank NTT Cabang Soe menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sejak Kamis (16/5/24) hingga Jumat (17/5/24) lalu di sejumlah titik di Kabupaten TTS. Adapun GPM ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda yakni di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe dan di Desa Taneotob yang juga diikuti oleh masyarakat Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena sejak Kamis (16/5) hingga Jumat (17/5/24). GPM ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan rincian di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe, 5.000 Kg Beras Medium, 200 Kg Beras premium, 100 Kg Gula Beras Kita, 20 Kg tepung, 20 Kg Bawang merah dan Bawang putih, Minyak Goreng Selfie 90 Liter, Minyak Goreng Damai 60 Liter, Minyak goreng kita 240 Liter. Sedangkan Desa Taneotob dan Desa Noebesi yang terletak di Kecamatan Nunbena dengan rincian 2.000 Kg Beras, 60 Botol minyak goreng dan 50 Kg Gula pasir dan 100 paket sembako yang terdiri atas beras dan gula pasir oleh Bank NTT Cabang Soe. Kegiatan GPM telah menjadi agenda Pemprov NTT yang terus digelar di seluruh Kabupaten/Kota di NTT dalam rangka pengendalian Inflasi untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan yang cenderung naik akibat sejumlah faktor seperti gagal panen dampak perubahan iklim ekstrim hingga terjadinya kemarau panjang dan waktu panen Petani tidak menentu. Desa Taneotob, Kecamatan Nunbena merupakan salah satu desa yang turut menyebabkan tingginya angka inflasi di Kabupaten TTS. Bahkan untuk memasok bahan pangan serta sembako lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan warga di desa itu butuh perjuangan keras, dikarenakan sulitnya akses jalan menuju wilayah desa tersebut dikarenakan harus melintasi sejumlah anak sungai. Untuk diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Inflasi di kabupaten tersebut pada bulan April 2024 (YoY) sebesar 1,83 persen. Melalui GPM yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Pemprov NTT bekerjasama dengan para distributor terkait diharapkan dapat mengantisipasi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok pangan dengan harga terjangkau dibawah harga pasar.( Tim )
Berita

  Kupangonline.com,KUPANG— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama…