Kupangonline.com.Kupang– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kupang resmi menerima Rancangan Perubahan APBD 2025 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), namun dengan sejumlah catatan penting yang wajib diperhatikan pemerintah.
Dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Kupang, Senin (15/9/25), Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa perubahan APBD harus tetap sejalan dengan kebutuhan rakyat.
” Fraksi meminta agar DPRD dilibatkan dalam penentuan prioritas program agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Salah satu catatan krusial adalah perhatian terhadap UMKM melalui kegiatan Saboak,PDI Perjuangan menilai program ini tidak boleh hanya dipusatkan di Taman Nostalgia, melainkan juga perlu dilaksanakan di tingkat kecamatan agar manfaatnya lebih merata bagi pelaku usaha kecil.
” Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti retribusi Persetujuan Bangun Gedung (PBG) yang menjadi salah satu sumber PAD terbesar.
Pemerintah diminta menyiapkan regulasi yang tidak memberatkan masyarakat dalam pengurusan PBG, tetapi tetap menjaga kontribusinya bagi pendapatan daerah.
Fraksi juga menegaskan agar OPD dengan progres rendah dalam pelaksanaan program tidak lagi mendapat tambahan anggaran dalam perubahan ini.
” Dana yang ada lebih baik dialihkan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Susunan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kupang:
Barche B.R. Bastian – Ketua
Salomon A. F. Pellokila, A.Md – Wakil Ketua
Victor A. Y. Dimoe Heo, A.Md – Sekretaris
Yeskiel Loudoe, S.Sos – Anggota
Dominika W. Bethan, SH – Anggota
” Penerimaan Perubahan APBD 2025 oleh Fraksi PDI Perjuangan menjadi pesan jelas bahwa pemerintah harus mengutamakan rakyat, bukan sekadar angka dalam laporan anggaran.
