Kupangonline.com-Kupang, 7 November 2025 — Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Migrasi Aman bagi Pekerja Migran Indonesia bertempat di Chrysant Hotel & Resort, Kabupaten Kupang, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P2MI-BK) dengan mengusung tema “Pelatihan Teknis tentang Prosedur Migrasi Aman, Akses Layanan, dan Pendampingan Kasus.”
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU, Bapak Asrul Raman, dan diikuti oleh peserta dari berbagai unsur, di antaranya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, DMPDes, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Media, LBH Ansor, serta perwakilan dari beberapa pemerintah desa seperti Camplong II, Oeltua, Oeletsala, Nunkurus, dan Oben.
Sebagai narasumber, Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran (PIPK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Bapak Ferdinandus Funan, menyampaikan materi mengenai penempatan dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kupang.
Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya memahami prosedur penempatan resmi agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik migrasi ilegal yang berisiko tinggi.
Sementara itu, Koordinator Tim P2MI-BK Kabupaten Kupang, Abdul Syukur, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas para peserta, khususnya instansi terkait dan pemerintah desa dampingan program, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kegiatan ini menjadi bekal bagi para peserta, terutama bagi pemerintah desa dan instansi yang berurusan langsung dengan pekerja migran. Harapannya, sinergi dan kolaborasi dapat terbangun dalam memberikan layanan kepada calon PMI, PMI yang sedang bekerja di luar negeri, serta purna PMI dan keluarganya,” ujar Abdul Syukur.
Ia juga menambahkan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat menjadi input pengetahuan dan keterampilan praktis bagi peserta agar dapat mendorong migrasi yang aman, prosedural, dan bebas dari praktik ilegal.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU, Bapak Asrul Raman, menyampaikan bahwa Lakpesdam PBNU berkomitmen mendukung pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran melalui pendidikan, pendampingan, dan pemberdayaan komunitas di tingkat desa.
“Pelatihan ini merupakan bagian dari ikhtiar kami untuk memastikan bahwa setiap warga yang ingin bekerja di luar negeri memiliki pengetahuan dan kesiapan yang cukup. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial, kita berharap tidak ada lagi warga yang berangkat secara non-prosedural,” tutur Asrul Raman.
Beliau juga menegaskan bahwa Lakpesdam PBNU akan terus memperluas kerja sama lintas sektor untuk memastikan hak-hak Pekerja Migran Indonesia terlindungi, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.***
