Ket Foto : Djemi Lasa, Salah satu putra TTS
Laporan Reporter SUARA TTS.COM,Erik Sanu.
SUARA TTS.COM | SOE – Salah satu putra TTS ,Djemi Lasa yang kini berkiprah di Kota Kupang mengaku sangat prihatin dengan penggusuran yang terjadi Besipae beberapa waktu lalu.
Djemi berpendapat bahwa permasalahan utama penggusuran rumah di Besipae oleh Pemprov NTT harus dibahas satu per satu agar semakin mengerucut untuk mencari solusi dan akar masalah.
Menurut ketua Kadin kota Kupang ini,ada tiga aspek yang menjadi masalah dalam sengketa tersebut yakni pertama adalah persoalan hukum dan status tanah yang mana
Pemprov NTT mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah milik Pemprov yang sudah diserahkan oleh tua adat para pemilik lahan pada saat itu yang disertai dengan bukti kepemilikan yang telah diperlihatkan oleh Pemprov.
“Jika hal ini dianggap tidak sah secara hukum oleh warga Besipae maka bisa menggugatnya secara hukum juga. Toh pemerintah punya bukti kepemilikan sah, perwakilan masyarakat bisa menggugat bukti kepemilikan Pemprov secara hukum, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku”, ujar Kader partai Golkar ini.
Yang Kedua, masalah Keadilan sosial. Kalau pemerintah klaim secara sah bahwa tanah seluas 3.780 hektar adalah milik Pemprov NTT, maka penggusuran juga harus dilakukan serentak di seluruh lahan dibeberapa desa yang termasuk dalam 3.780 hektar tersebut. Jika yang digusur hanya 29 KK maka itu bentuk ketidakadilan dalam bersikap.
Dan yang ke tiga menurut Djemi adalah masalah kemanusiaan. Dikatakan Pemprov NTT sebagai pengayom masyarakat dan sebagai orang tua bagi masyarakat harus bisa memberikan solusi bagi 29 KK yang ada di lahan tersebut.
Djemi Lasa Berharap, Pemprov NTT bisa duduk bersama warga Besipae mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat dan Pemprov. Ada proses negosiasi yang bisa diambil dengan tidak harus mencederai salah satu pihak, apalagi rakyat kecil di Besipae.
“Saya minta para anggota DPR Provinsi harus berinsiatif membangun komunikasi dengan Pemprov NTT, agar proses ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan solusi terbaik”, pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya,Kondisi Besipae kembali bergejolak. Konflik masyarakat dan Pemprov NTT kembali memanas. Kamis 20 Oktober 2022, Pemprov NTT melakukan penertiban dengan membongkar atau meruntuhkan rumah warga Besipae.
Untuk diketahui, rumah warga yang dibongkar tersebut, merupakan rumah bantuan Pemprov NTT yang dikerjakan pada tahun 2020 lalu.
Pada Tahun 2020, Pemprov NTT membangun rumah layak huni ( berdinding bebak) untuk 14 KK yang selama ini mendiami kawasan Besipae.
Proses pembongkaran rumah warga dilakukan oleh anggota Satpol Propinsi NTT dan pegawai Aset Pemprov NTT. Nampak anggota kepolisian Polres TTS dan Brimo Polda NTT melakukan pengaman di lokasi.
Kepala Badan Pendapatan dan Aset daerah NTT, Alex Lumba akhirnya menjelaskan alasan di balik langkah penertiban terhadap bangunan rumah warga di kawasan Besipae. Langkah tegas yang diambil Pemprov tersebut dikatakan Alex, tak lepas dari aksi penghadangan yang dilakukan warga Besipae terhadap petugas yang melakukan pembangunan pedok dan jalan di kawasan Besipae. Warga Besipae bahkan disebut Alex, melakukan aksi pemukulan terhadap kepala instalasi peternakan Besipae hingga berdarah. Kasus pemukulan tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan saat ini sedang ditangani penyidik Polres TTS.
“ Semua berawal dari aksi masyarakat Besipae yang menghadang para pekerja yang sementara mengerjakan proyek pedok dan jalan di kawasan besipae. Bahkan, anak-anak kecil disuruh naik ke atas excavator. Hal ini jelas sangat berbahaya dan menghambat pekerjaan kita di besipae. Padahal, program-program ini tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Tak sampai di situ, kepala instalasi peternakan kita bahkan dipukuli hingga berdarah,” ungkap Alex kepada awak media, Jumat 21 Oktober 2022.(Sys).
