Kupangonline.com,Kupang, Jakarta– Dengan menyikapi dinamika sosial serta implementasi penyelenggaraan negara akhir-akhir ini, kami, Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi di bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.
Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang, Selasa 9 September 2025 pukul 12.00.
Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya: Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose
Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, Mervin Goklas Hamonangan.
Dalam Konferensi Pers dimoderatori pada, Selasa siang (9/9/25) dijakarta oleh” Lili Yan Ing, sebagai salah satu perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia. “Sebagai ekonom, kami berkewajiban menyampaikan dengan data, fakta, dan analisa
bahwa para penyelenggara negara harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang
komprehensif, memastikan pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan
menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat”, ujar Lili.
” Aliansi Ekonom Indonesia melihat adanya penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan
masyarakat secara masif dan sistemik.
Ada dua perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia, Vivi Alatas
dan Elan Satriawan menyampaikan bahwa walau ada tekanan dari guncangan global, kondisi di
Indonesia ini tidak terjadi tiba-tiba, melainkan akumulasi berbagai proses bernegara yang kurang
amanah sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial, di antaranya:
1. Pertumbuhan ekonomi yang menurun kualitasnya dan jauh dari inklusif, sehingga
manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.
2. Tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi baik antar kelompok pendapatan, antar
wilayah, antar latar belakang sosial dan demografi, yang ditandai dengan mandeknya
peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, rentan dan menengah, sementara kelompok
atas tumbuh lebih pesat.
3. Menyusutnya ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat kebanyakan,
termasuk untuk kalangan muda yang merupakan aset bangsa yang krusial.
4. Proses pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi.
sehingga menyebabkan misalokasi sumberdaya termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya empati dan keterbukaan atas masukan dan kritik sehingga
berbagai kebijakan dan program tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
5. Ketidakhadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko
penghisapan sumber daya ekonomi, seperti maraknya pungutan liar pada usaha masyarakat dan judi online yang merongrong kemampuan masyarakat terutama
masyarakat rentan untuk berdaya.
6. Tercederainya kontrak sosial negara dan masyarakat termasuk tidak dipenuhinya
kewajiban negara pada warganya. Hal ini terjadi khususnya setelah tertutupnya kanal
penyampaian aspirasi, persekusi yang didorong konflik kepentingan, gugurnya warga
negara dalam upaya menuntut haknya, dan diabaikannya keamanan sipil.
Aliansi Ekonomi Indonesia menyampaikan, “kami dapat menyimpulkan dua benang merah dari
permasalahan perekonomian ini: (1) misalokasi sumber daya yang masif serta (2) rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.”
Menimbang masalah tersebut dan riuhnya persaingan tidak sehat antar elit politik dalam proses
bernegara, Aliansi Ekonom Indonesia, bersama-sama menekankan darurat perbaikan yang nyata atas kesejahteraan masyarakat.
Tujuh Desakan Darurat Ekonomi selanjutnya disampaikan oleh dua ekonom muda, Rizki Nauli
Siregar dan Teuku Riefky. Berikut adalah Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom
Indonesia:
Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan
anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi
berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank
Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta
kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.
Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal,
termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan
sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal,
ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.
Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang
menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi
Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan
kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal
(seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi,
subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).
Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola
penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun
perburuan rente.( X)
