Kupangonline.com, Kupang – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk membuat telaah khusus kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait sistem pelayaran di NTT yang harus berbasis kepulauan.
Desakan itu disampaikan Anggota Fraksi PKB DPRD NTT, Celly Ganggus, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Ekspedisi NTT membahas polemik penerapan Zero ODOL dan mahalnya logistik di NTT, pada Jumat, 16 Oktober 2026.
”Untuk itu, kita sepakat agar gubernur membuat telaah khusus dengan Kementerian Perhubungan untuk pemberlakuan sistem pelayaran di NTT itu berbasis kepulauan,” tegas Celly.
Menurutnya, semua persoalan logistik yang ada di NTT bermuara pada satu persoalan dasar, yakni tata kelola pelayaran yang buruk dan tidak berkeadilan.
”Dari semua persoalan yang ada ini bermuara pada satu persoalan dasar, saja yaitu tata kelola pelayaran di NTT itu yang buruk dan tidak berkeadilan,” ujarnya.
Celly menegaskan, NTT sebagai provinsi kepulauan dengan 566 pulau tidak bisa disamakan regulasinya dengan daerah Jawa Sentris yang satu daratan.
NTT ini kata dia, merupakan provinsi berkepulauan. Untuk itu praktek dan regulasinya tidak bisa disamakan dengan Jawa Sentris,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia menilai, kehadiran negara mestinya mensejahterakan rakyat. Namun, dalam prakteknya masyarakat NTT masih diperlakukan berbeda dibanding daerah lain.
”Mestinya kehadiran negara itu mensejahterakan rakyatnya namun dalam prakteknya, kita di NTT beda dengan rakyat di luar NTT. Untuk itu, bagaimana pemerintah membuat regulasi harus berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Celly juga menyoroti, kondisi armada kapal yang melayani NTT yang dinilai tidak layak dan tidak memadai.
”Kapal yang sorong kesini itu kapal tua semua, sekitar 30-an tahun. Terus jumlahnya tidak memadai,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan kondisi geografis NTT yang sangat bergantung pada transportasi laut, idealnya seluruh rute pelayaran di NTT dikategorikan sebagai perintis yang disubsidi negara, bukan komersial.
”Kita di NTT idealnya masuk perintis semua tidak ada yang komersil,” jelasnya.
Ia berharap ada kebijakan tegas dari Gubernur untuk meninjau ulang sistem tersebut.
”Kita harapan adanya kebijakan dari gubernur itu untuk tinjau ulang,” ujarnya.
Selain mendorong telaah khusus, DPRD juga meminta Gubernur bersama stakeholder terkait dan Komisi IV DPRD NTT untuk bersama-sama mengadvokasi kebijakan ini ke pemerintah pusat.
”Selain itu kita juga meminta bapak gubernur serta stakeholder terkait bersama Komisi IV DPRD NTT, kita sama-sama mengadvokasi kebijakan ini ke pemerintah pusat,” katanya.
Terkait penerapan kebijakan Zero ODOL, Celly menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung demi keselamatan, namun dampaknya terhadap ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian serius.
”Bahwa penerapan ODOL, pada prinsipnya untuk keselamatan itu kita setuju. Tetapi, dampak terhadap harga-harga sembako yang berujung pada inflasi itu yang perlu kita perhatian bersama. Karena kondisi kepulauan kita di NTT itu, sangat bergantung pada transportasi laut ini,” pungkasnya. (*)
