Kupangonline.com,Kupang – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Pemandangan Umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2025/2026, Kamis (9/4/2026).
Anggota Fraksi Golkar, Jemary Yoseph Dogon, dalam penyampaiannya menyoroti fluktuasi data kependudukan yang dinilai sangat ganjil dan membutuhkan penjelasan mendalam. Berdasarkan data yang diterima, jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 444.661 jiwa, namun pada tahun 2024 justru mengalami penurunan drastis menjadi 404.120 jiwa. Adanya selisih pengurangan hingga 40.541 jiwa ini mempertanyakan akurasi pendataan yang dilakukan pemerintah di lapangan.
Selain masalah data populasi, Fraksi Golkar juga menyoroti efektivitas pelayanan publik di tingkat wilayah. Pihaknya secara khusus mendorong evaluasi terhadap status Kecamatan Maulafa yang saat ini menampung populasi sangat besar, mencapai 98.506 jiwa dengan cakupan wilayah yang luas.
Mengingat kompleksitas dan kepadatan tersebut, Fraksi Golkar meminta pemerintah segera melakukan kajian teknis untuk pemekaran wilayah di Kecamatan Maulafa. Langkah ini dinilai mendesak agar pelayanan administrasi dan pembangunan dapat terdistribusi secara lebih merata dan optimal bagi masyarakat.(Xx)
