Jakarta – Perang data terkait kemampuan industri dalam negeri untuk menyuplai nampan makanan (*food tray*) program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin memanas. Asosiasi produsen lokal secara tegas membantah klaim Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut kapasitas produksi nasional sangat terbatas. Para pengusaha menegaskan, angka yang dilontarkan pemerintah jauh dari kenyataan dan menuding adanya data yang tidak akurat sebagai dasar kebijakan impor.
Sebelumnya, Deputi Bidang Operasional BGN, Adhi Putra Alfani, menyatakan bahwa impor adalah opsi logis untuk percepatan program. Alasan utamanya, menurut BGN, adalah kapasitas produksi lokal yang hanya mampu menghasilkan sekitar 2 hingga 10 juta unit per bulan. Dengan kebutuhan total mencapai 82,9 juta unit, BGN mengkalkulasi butuh waktu bertahun-tahun jika hanya mengandalkan produsen dalam negeri.
Namun, klaim tersebut dipatahkan dengan angka yang fantastis oleh para pelaku industri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Manufaktur Peralatan Dapur Indonesia (Apmaki), Ali Chandrawan, membeberkan data kapasitas riil dari para anggotanya.
“Data pemerintah yang menyebut hanya 10 juta per bulan itu sangat tidak akurat. Kami sudah melakukan pendataan menyeluruh,” ujar Ali dalam sebuah pernyataan. “Jika mesin kami berjalan dua shift, total kapasitas produksi kami mencapai **78 juta unit per bulan**. Bahkan jika digerakkan penuh tiga shift, angkanya bisa tembus **117 juta unit per bulan**.”
Angka ini menunjukkan perbedaan yang sangat drastis. Jika data asosiasi benar, maka kebutuhan 82,9 juta unit untuk program MBG dapat dipenuhi oleh industri lokal hanya dalam waktu sekitar satu bulan, bahkan kurang. Hal ini secara telak meruntuhkan argumen “percepatan” yang digunakan BGN untuk membenarkan impor.
“Jadi, alasan butuh waktu 40 bulan itu dari mana? Kami siap membuktikan kemampuan kami. Berikan kami kepastian kontrak, mesin-mesin yang sudah kami siapkan dengan investasi besar ini bisa langsung berproduksi penuh,” tambah Ali.
Bantahan keras ini semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam perumusan kebijakan impor. Para pengamat menilai, pemerintah dan lembaga terkait seperti BGN diduga kuat tidak melakukan verifikasi data yang komprehensif ke lapangan atau sengaja menggunakan data lama untuk memuluskan jalan bagi para importir.
Anggota Komisi VI DPR RI, yang membidangi perindustrian dan perdagangan, mendesak pemerintah untuk segera mengaudit ulang data kapasitas industri nasional secara transparan dan melibatkan asosiasi secara langsung.
“Ini sudah bukan lagi soal perbedaan data, tapi soal kredibilitas pemerintah. Bagaimana mungkin ada selisih data yang begitu besar? Jangan sampai kebijakan strategis nasional didasarkan pada informasi yang keliru dan merugikan industri dalam negeri,” tegas seorang anggota dewan.
Dengan terungkapnya data tandingan yang sangat signifikan ini, desakan agar pemerintah membatalkan total rencana impor dan beralih 100% ke produsen lokal kini memiliki dasar yang semakin kuat. Publik menanti langkah konkret pemerintah untuk mengakui dan mengoreksi kekeliruan data ini demi kedaulatan industri nasional dan keberlangsungan program MBG yang bersih dari kontroversi.
